jubur86 | PURWAKARTA
Aksi warga Panyindangan di Kecamatan Sukatani kembali menggema. Pada Selasa (9/4/2025), ratusan warga turun ke jalan, didampingi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menuntut transparansi anggaran dan keadilan hukum. Mereka mendesak agar Inspektorat Kabupaten Purwakarta mengaudit dana desa, serta meminta Kejaksaan memeriksa seluruh anggaran Desa Panyindangan periode 2021–2024.
Aksi ini bukan tanpa alasan. Setelah sebelumnya menyuarakan dugaan penyalahgunaan dana desa ke kepolisian, empat warga dan satu media online justru digugat secara perdata hingga Rp 6 miliar oleh kepala desa dan keluarganya. Alih-alih mendapatkan kejelasan, mereka dihadapkan pada upaya pembungkaman.
Warga Tidak Diam: Transparansi adalah Hak, Bukan Ancaman
"Aksi warga Panyindangan ini lahir dari keprihatinan mendalam. Kami hanya ingin tahu ke mana aliran dana desa. Tapi justru digugat. Ini bukan negara demokrasi kalau warga tak boleh bertanya," ujar Yudi Suherman, salah satu peserta aksi.
Menurut warga, selama tiga tahun terakhir, anggaran desa seperti dana ketahanan pangan, dana BUMDes, hingga proyek pembangunan, berjalan tanpa laporan yang jelas. Tak ada pelibatan warga, tak ada transparansi, tak ada hasil yang terasa.
Haji Ahmad, koordinator lapangan, menegaskan bahwa aksi ini tidak akan berhenti sampai semua tuntutan terpenuhi.
“Kami minta Inspektorat audit seluruh laporan keuangan desa. Kejaksaan juga harus turun tangan. Ini uang rakyat, bukan milik pribadi,” tegasnya.
5 Tuntutan Aksi Warga Panyindangan
1. Audit total pengelolaan Dana Desa Panyindangan 2021–2024 oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta.
2. Pemeriksaan seluruh pos anggaran oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta.
3. Hentikan kriminalisasi terhadap warga dan media yang kritis.
4. Bentuk forum pengawasan desa yang independen dan partisipatif.
5. Pemda Purwakarta wajib menyatakan sikap atas konflik ini dan bertindak.
Saatnya Pemda Bertindak
Aksi damai yang berlangsung aman ini mendapat pengawalan aparat. Namun substansi tuntutan warga tetap bergema: stop pembiaran, lawan pembungkaman, wujudkan keadilan anggaran.
Jika pemerintah daerah masih diam, maka aksi warga Panyindangan bisa jadi awal dari gelombang protes yang lebih luas. Purwakarta butuh keberanian politik, bukan kompromi terhadap penyimpangan.
@fyp
jubir86.my.id
(Dwi)