Hal ini buntut dari pernyataan Dedi Mulyadi yang berencana membentuk Satgas Antipremanisme guna memberantas praktik premanisme, termasuk pungli dan intimidasi, yang kerap dikaitkan dengan ormas dan LSM.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024 yang dibacakan di Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat, 21 Maret 2025, Dedi mengumumkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Anti premanisme di seluruh wilayah provinsi.
Kini, pernyataan Dedi tersebut mendapat respons keras dari Gabryel melalui sebuah podcast di kanal YouTube Titik Temu. Ia menilai bahwa narasi tersebut berpotensi menyudutkan ormas, seolah menjadi biang kerok dari premanisme di masyarakat.
“Saya tantang terbuka untuk diskusi aktif. Ayo kita ngobrol, supaya masyarakat tidak menstigma ormas seakan-akan selalu buruk,” ujar Gabryel, dikutip Minggu (13/4).
"Statement bapak bagi kami menyesatkan," tambahnya.
Tak main-main, Gabryel bahkan mengundang langsung Gubernur Dedi untuk datang ke kantornya dan berdiskusi secara terbuka soal definisi premanisme.
“Saya ingin belajar dari bapak, saya ingin tahu pemahaman preman itu seperti apa. Sampai hari ini saya belum paham, Pak, preman itu yang kayak gimana,” tegasnya.
“Kalau Gubernur membentuk Satgas Antipremanisme, tolong bersih-bersihnya jangan keluar dulu, ke dalam dulu,” ujar Gabryel.
“Karena kami di GRIB juga akan membentuk satgas untuk memberantas premanisme di birokrasi,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa oknum birokrasi juga bisa menjadi bagian dari persoalan premanisme yang selama ini hanya dibebankan kepada masyarakat sipil dan ormas.
Sumber : jawapos.com
#fyp
jubir86.my.id
(Dwi)